Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan

Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. 

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. 

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.

Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”

Peminat SPMU Tembus Angka 10 Ribu

Dua hari menjelang penutupan masa pendaftaran, jumlah peminat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes (SPMU) telah melampaui angka 10 ribu. Diperkirakan jumlah ini akan bertambah secara signifikan pada dua hari terakhir ini.

Berdasarkan jurnal pendaftar yang selalu ditampilkan di laman resmi SPMU, spmu.unnes.ac.id, hingga Senin (4/7) pukul 06.00 WIB, tercatat jumlah peminat 10.281 orang. Peminat adalah mereka yang telah melakukan pendaftaran secara online dan memperoleh PIN. Jumlah ini belum termasuk peminat di Jalur Beasiswa Bdik Misi, yakni 684 orang.

Meskipun demikian, yang tercatat sebagai pendaftar “baru” 4.199 orang. Yang disebut pendaftar adalah mereka yang setelah mendapatkan PIN, melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan mencetak kartu tanda peserta dengan sah. Di Jalur Bidik Misi, untuk kategori pendaftar sebanyak 163 orang.

Pendaftar sebanyak itu tersebar di 66 program studi, baik S1 maupun D3. Pendaftaran yang sepenuhnya secara online melalui spmu.unnes.ac.id, akan berlangsung hingga Selasa, 5 Juli 2011 pukul 23.59.

Unnes - Wikipedia Luncurkan 'Papat Limpad

SEMARANG (KRjogja.com) - Proyek Papat Limpad yaitu kompetisi menulis bahasa Jawa yang digagas Wikipedia, resmi dibuka Senin (21/3). Hadir dalam peresmian kompetisi tersebut artis ternama Christian Sugiono.

Sebagai Duta Pengetahuan Bebas Wikipedia, pria yang akrab disapa Tian ini mendukung sepenuhnya ajang kompetisi yang merangkul Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang (Unnes).

“Segala jenis pengetahuan berhak diketahui oleh semua orang. Bebaskan pengetahuan dengan menulis di Wikipedia, dan kalian sungguh berkontribusi untuk mengisi konten bahasa Jawa yang menjadi salah satu pengembangan versi Wikipedia. Saya ucapkan selamat berkompetisi, matur nuwun,” ungkap Cristian.

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes Prof Dr Rustono MHum yang membuka kompetisi itu secara resmi menyatakan apresiasi tinggi kepada gagasan Wikimedia Indonesia, perkumpulan yang didirikan sukarelawan pendukung Wikipedia bekerjasama dengan Jurusan Bahasa Jawa Unnes lewat program Papat Limpad.

Secara umum, nilai-nilai luhur budaya dapat dilestarikan melalui penulisan artikel berbahasa Jawa. Hal itu senada dengan visi Fakultas Bahasa dan Seni yang menjadi payung konservasi budaya di kampus Unnes.

Sementara itu Wakil Direktur Proyek Papat Limpad Ichsan Mochtar menyatakan lewat Wikipedia, konten-konten budaya dan bahasa Jawa dapat diunggah dan berpotensi diakses publik dalam lingkup internasional. Dirinya tidak ingin ihwal bahasa Jawa justru diunggah dan dipatenkan oleh orang asing.

Kompetisi yang rencananya diikuti 100 peserta terdiri 90 mahasiswa dan 10 dosen Unnes, itu akan dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitas unggahan artikel. Juri dipilih melalui sinergi antara kontributor penulis senior Wikipedia dan dosen Unnes. Kompetisi dilaksanakan dalam tiga tahap, dan akan diumumkan 4 pemenang terbaik pada bulan Oktober 2011. 

Edan! Harga Kursi SMA RSBI Minimal Rp 5 Juta Edan! Harga Kursi SMA RSBI Minimal Rp 5 Juta

Jombang (beritajatim.com) - Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama) Jombang menyesalkan tingginya pungutan yang dilakukan SMA Negeri 2 Jombang dalam penerimaan murid baru tahun ini. SMA yang berlabel RSBI (Rintisan Sekolah Berstandart International) itu mamatok uang sumbangan alias uang insidental minimal Rp 5 juta per siswa.

Manager program dan Advokasi, Lakpesdam, Aan Anshori mengatakan, satu bulan terakhir ini pihaknya menelusuri proses penerimaan murid baru di RSBI SMA Negeri 2 Jombang. Dalam penelusuran tersebut ia menemukan angka-angka yang cukup fantastis. Seorang murid yang hendak masuk diwajibkan memberikan sumbang ke sekolah minimal Rp 5 juta.

Di luar itu, wali murid juga diwajibkan membayar biaya tahunan sebesar Rp 260 ribu. Uang tahunan tersebut meliputi dana pramuka, dana OSIS, dana koperasi, serta asuransi. Hanya itu saja? Ternyata tidak. Masih ada pembayaran uang penunjang kegiatan pembelajaran sebesar Rp 250 ribu. Dana yang terakhir ini mirip SPP yang harus ditanggung oleh siswa setiap bulan.

"Kami melakukan penelusuran tentang RSBI. Ternyata beaya yang dipatok cukup fantastis yakni, minial Rp 5 juta saat masuk. Sudah begitu, tidak ada payung hukum yang jelas penarikan uang tersebut. Ini tidak beda jauh dengan praktik korupsi," jelas Aan sembari memperlihatkan rincian yang dimaksud, Kamis (23/6/2011).

Aan mengungkapkan, uang insedentil hanyalah akal-akalan sekolah saja. Pasalnya, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tidak dikenal istilah tersebut. Hal itu setali tiga uang dengan PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam PP tersebut, uang insidentil juga tidak ada. "Berarti penarikan itu sama artinya dengan korupsi," kata aktivis berkaca mata minus ini.

Oleh karena itu, Lakpesdam mendesak bupati Jombang agar sungguh-sungguh menertibkan semua jenis pungutan liar selama proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Karena, lanjut Aan, tidak menutup kemungkinan modus serupa juga terjadi di sekolah lain.

Lakpesdam juga menuntut agar penyelenggara pendidikan di SMA Negeri 2 Jombang segera mengembalikan uang yang dipungut dengan cara melawan hukum tersebut. Jika tidak, sambung Aan, perbuatan itu bisa diancam pasal 12 dan 12 ayat (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Siami jadi selebritis pendidikan Moral

JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Hardi berharap Siami (32) tidak diperlakukan seperti selebriti, terkait sikap jujurnya yang mengungkapkan kasus contek massal dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) 2011 di SDN Gadel II, Surabaya, Jawa Timur.

"Jangan sampai ibu Siami nanti diseret menjadi selebritas oleh pemerintah, seperti kasus Briptu Norman. Diberi penghargaan dan lain-lain. Menurut saya, itu justru mengerdilkan kejujuran Siami sendiri," kata Hardi dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (18/6/2011).

Harapan itu disampaikan Hardi menanggapi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengundang Siami.

Hardi pun mengkritik pernyataan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, yang menyimpulkan tidak ada contek massal di SDN Gadel II, meskipun kepala sekolah dan guru sudah diberi sanksi. "Sikap itu menunjukkan kultur ketidakjujuran para penguasa di pemerintahan," katanya.

"Bangsa kita adalah bangsa korup. Seluruh posisi-posisi penting dalam pemerintah dikuasai kaum-kaum pencuri. Keputusan itu blunder. Dia tidak jujur karena kasus itu sudah transparan. Itu membuktikan Muhammad Nuh bukan nabi," ujarnya.

Hardi masih percaya, masih banyak masyarakat seperti Siami yang tidak terekspos. Dia berharap sikap seperti Siami itu digaungkan lebih besar lagi. "Kalau tidak, akan jadi peristiwa seminggu saja," katanya


http://nasional.kompas.com/read/2011...Jadi.Selebriti


Memang sekarang era jaman sinetron ya, semua penuh sandiwara